Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbagai Alasan Indonesia Tak Berminat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

image-gnews
Ilustrasi bendera Israel. Sumber: aa.com.tr
Ilustrasi bendera Israel. Sumber: aa.com.tr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia merdeka pada 1945 sedangkan Israel dinyatakan sebagai negara pada 1948. Meski secara usia kemerdekaan tidak terpaut jauh, nyatanya Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.

Lantas mengapa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel?

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang tak mengakui kedaulatan Israel sejak negara itu berdiri. Alasannya, secara kewilayahan, tanah yang diduduki Israel merupakan tanah milik bangsa Palestina.

Dilansir dari Antara, Pastor Senior Rick Wiles dari Gereja Flowing Streams, Florida Amerika Serikat mengungkapkan bangsa Palestina merupakan pemilik sah tanah tersebut menurut Bibel. Dalam video YouTube yang viral secara luas, ia menunjukkan Kitab Perjanjian Lama atau Holy Bible terbitan 1905 miliknya. Di dalam kitab itu, pada halaman 13, tercantum Peta Palestina. “Pada halaman 13 saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada sebuah peta dari Tanah Suci (Holy Land) Palestina, bukan Israel,” ujar Rick Willes

Israel mulai menjajah Palestina sejak 1900-an. Polemik antara Palestina dan Israel memuncak ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui rencana membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab pada 1947. Setahun kemudian Israel dinyatakan sebagai negara dengan mengakuisisi wilayah Palestina. Indonesia, negara yang mengecam penjajahan di atas dunia, tak mengakui kedaulatan Israel.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, para founding fathers bangsa Indonesia memahami, membela Palestina dari penjajahan Israel adalah komitmen dan pelaksanaan dari amanat pembukaan UUD NKRI 1945. Bapak-Bapak Bangsa yang terhimpun dalam Panitia 9, mewakili seluruh komponen bangsa, pada 22 Juni 1945 bersepakat untuk menghadirkan Piagam Jakarta yang menjadi bagian dari Pembukaan UUD 45.

“Ini merupakan norma fundamental berbangsa, selain alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 'kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan', juga menyepakati alinea keempat yang mengamanatkan implementasi nyata dari prinsip tersebut,” kata Hidayat Nur Wahid pada Selasa, 25 Mei 2021 lalu, dikutip mpr.go.id.

Bahkan, Presiden Pertama RI Soekarno tak mengundang Israel dalam gelaran internasional Konferensi Asia-Afrika 1955, di Bandung, Jawa Barat. Sikap tersebut sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Penjajahan Israel terhadap Palestina bertentangan dengan pembukaan konstitusi Indonesia yaitu “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Inilah yang menjadi alasan Indonesia tak memiliki hubungan dengan Israel.

Menurut Ketua Umum KNPI Haris Pertama, hubungan antara Indonesia dan Israel tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 150 tertera bahwa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. “Dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Maret 2022, dikutip dari Antara.

Selanjutnya: Janji Amerika jika Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 menit lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Top 3 Dunia; Daftar Orang dengan IQ Tertinggi di Dunia dan Israel Temukan 3 Jenazah Sandera

1 jam lalu

Ilustrasi wanita cerdas. shutterstock.com
Top 3 Dunia; Daftar Orang dengan IQ Tertinggi di Dunia dan Israel Temukan 3 Jenazah Sandera

Top 3 Dunia, pada 18 Mei 2024, diurutan pertama berita tentang daftar orang tercerdas di dunia.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Tentara Israel Membunuh Anggota Jihad Islam Palestina dalam Serangan Udara di Jenin

10 jam lalu

Pria Palestina memeriksa lokasi di mana serangan udara Israel menewaskan enam pria, dekat Jenin di Tepi Barat yang diduduki Israel, 7 Januari 2024. REUTERS/Raneen Sawafta
Tentara Israel Membunuh Anggota Jihad Islam Palestina dalam Serangan Udara di Jenin

IDF mengkonfirmasi tentara Israel membunuh seorang anggota senior Jihad Islam Palestina (PIJ) di Jenin, Tepi Barat.


Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

11 jam lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan kondisi pusat kesehatan UNRWA yang rusak akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. Pusat kesehatan milik PBB untuk Pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) menjadi sasaran serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah utara Gaza. UNRWA/Handout via REUTERS
Giliran Austria Lanjutkan Pendanaan ke UNRWA

Austria mengumumkan akan melanjutkan pendanaan bagi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas